Kamis, 22 Maret 2012
Rabu, 21 Maret 2012
Kenaikan BBM dan Pembatasan BBM
BAB I
Kenaikan BBM
A. Kenaikan BBM
Jakarta, Harga minyak dunia terus bergerak naik, membuat BBM ikut terkerek. Pemerintah selalu memberi subsidi kepada BBM premiun sehingga tidak harus mengikuti fluktuasi harga minyak. Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo BBM premium merupakan racun yang sebenarnya tidak harus disubsidi, karena jika kondisi ini terus dibiarkan racun itu akan membuat APBN kurang sehat. Defisit APBN diprediksi dapat mencapai 5,3% atau lebih dari batas wajar sekitar 2,23%.
Selain itu,rendahnya harga BBM bersubsidi yang saat ini Rp 4.500 berdampak terhadap disparitas harga yang tinggi pada BBM Non Subsidi.
Harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi alias premium siap naik 1 april 2012 ini.
Terus meroketnya harga minyak dunia membuat BBM premium harus naik.
Pemerintah memang sudah lama tidak banyak menggangu harga BBM bersubsidi tersebut.
Selama tahun 2003-2004 harga premium Rp 1.810/Liter, pada 1 Maret 2005 menjadi Rp 2.400, kemudian pada 1 Oktober 2005 menjadi Rp 4.500.
Terakhir kali pemerintah menaikkan harga minyak pada mei 2008 sebesar Rp 6000/Liter yang di sebabkan oleh krisis ekonomi global.
Selain itu,rendahnya harga BBM bersubsidi yang saat ini Rp 4.500 berdampak terhadap disparitas harga yang tinggi pada BBM Non Subsidi.
Harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi alias premium siap naik 1 april 2012 ini.
Terus meroketnya harga minyak dunia membuat BBM premium harus naik.
Pemerintah memang sudah lama tidak banyak menggangu harga BBM bersubsidi tersebut.
Selama tahun 2003-2004 harga premium Rp 1.810/Liter, pada 1 Maret 2005 menjadi Rp 2.400, kemudian pada 1 Oktober 2005 menjadi Rp 4.500.
Terakhir kali pemerintah menaikkan harga minyak pada mei 2008 sebesar Rp 6000/Liter yang di sebabkan oleh krisis ekonomi global.
B. Dampak Kenaikan BBM
Jakarta, Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ternyata telah berdampak negatif. Harga bahan pokok salah satunya adalah telur ayam telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi . Harga telur ayam dari Rp 16000/Kg kini merangkak jadi Rp 18.000/Kg.
Pedagang telur ayam, Risman mengaku bahwa dampak kenaikan ini sudah terjadi sejak pekan lalu seiring ramainya pemberitaan soal kenaikan BBM.
Jakarta, Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ternyata telah berdampak negatif. Harga bahan pokok salah satunya adalah telur ayam telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi . Harga telur ayam dari Rp 16000/Kg kini merangkak jadi Rp 18.000/Kg.
Pedagang telur ayam, Risman mengaku bahwa dampak kenaikan ini sudah terjadi sejak pekan lalu seiring ramainya pemberitaan soal kenaikan BBM.
C. Mengatasi kenaikan BBM
Hasil simulasi BPS menunjukkan, setiap kenaikan harga bahan bakar minya Rp 500/Liter akan menyebabkan inflasi langsung sebesar 0,31% dan inflasi tidak langsung sebesar 1-2 kali dari inflasi langsung.
Artinya, jika harga BBM dinaikkan Rp 1.500 menjadi Rp 6.000/Liter, akan menyebabkan inflasi langsung besar 0,93% dan inflasi tidak langsung sekitar 1 hingga 2 dari inflasi langsung. Inflasi tidak langsung itu berupa kenaikan tarif transportasi umum.
“Jadi, kalau harga BBM dinaikkan menjadi Rp 6000/Liter, inflasi langsungnya 0.93%, ditambah inflasi tidak langsung sekitar 1,35% dan totalnya menjadi 2,5%, “jelas Kepala BPS, Suryamin , di Jakarta, Kamis (1/3)
Hasil simulasi BPS menunjukkan, setiap kenaikan harga bahan bakar minya Rp 500/Liter akan menyebabkan inflasi langsung sebesar 0,31% dan inflasi tidak langsung sebesar 1-2 kali dari inflasi langsung.
Artinya, jika harga BBM dinaikkan Rp 1.500 menjadi Rp 6.000/Liter, akan menyebabkan inflasi langsung besar 0,93% dan inflasi tidak langsung sekitar 1 hingga 2 dari inflasi langsung. Inflasi tidak langsung itu berupa kenaikan tarif transportasi umum.
“Jadi, kalau harga BBM dinaikkan menjadi Rp 6000/Liter, inflasi langsungnya 0.93%, ditambah inflasi tidak langsung sekitar 1,35% dan totalnya menjadi 2,5%, “jelas Kepala BPS, Suryamin , di Jakarta, Kamis (1/3)
D. Antisipasi Pemerintah
Kenaikan BBM rencananya dimulai 1 april mendatang akan berpengaruh erhadap banyak bidang, termasuk pariwisata. BPPI pun menghimbau pemerintah untuk membuat perencanaan yang jelas untuk sektor pariwisata.
Dalam seminar bertajuk “Strategic Plan for Indonesia Tourism Promotion Board”, yang bertempat di Hotel Gand Sahid, Jl Jend Ssdirman, Selasa (13/3/2012). Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) menyinggung keputusan pemerintah untuk membuat perencanaan yang jelas.
“ Pemerintah harus menjelaskan berapa jumlah kenaikan, insentif apa saja yang akan diberikan pada industri, agar industri terkait pariwisatabisa membuat perencanaan yang matang untuk menanggapi kenaikan BBM, “ kata Ketua BPPI sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, K RAY Dra Budi wiryanti Sukamdani CHA, dalam seminar.
BPPI yang terbentuk pada awal 2012 merupakan jembatan antara pemerintah dangan para stakeholder. Para stakeholder ini mencakup industri-industri yang bergerak dalam bidang pariwisata. BBPI juga merupakan partner langsung dari Kemenparekraf, hal ini sesuai dengan UU Pariwisata No. 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kenterian harus bekerjasama dengan badan swasta untuk mengembangkan pariwisata Indonesia.
Sebagai lembaga independen, BPPI nantinya akan menyediakan program pelengkap dari kementrian pariwisata dari dalam dan luar negeri, serta penyelenggara event. Salah satu langkah BPPI adalah dengan konsentrasi terhadap masa loe season. Seperti yang diketahui, dalam satu tahun terdapat low season dan high season masa liburan. BPPI akan membuat beberapa acara pada saat low season tersebut, yaitu pada bulan Januari-April dan September-November.
“Kita akn melakukan hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah,seperti bazar,consumer show,juga tourism fair,” tambah Wiryanti.
Jika pemerintah menjadi fasilitator, maka BPPI akan berusaha untuk meningkatkan performa industri pariwisata dalam negeri.
http://travel.detik.com
Dalam seminar bertajuk “Strategic Plan for Indonesia Tourism Promotion Board”, yang bertempat di Hotel Gand Sahid, Jl Jend Ssdirman, Selasa (13/3/2012). Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) menyinggung keputusan pemerintah untuk membuat perencanaan yang jelas.
“ Pemerintah harus menjelaskan berapa jumlah kenaikan, insentif apa saja yang akan diberikan pada industri, agar industri terkait pariwisatabisa membuat perencanaan yang matang untuk menanggapi kenaikan BBM, “ kata Ketua BPPI sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, K RAY Dra Budi wiryanti Sukamdani CHA, dalam seminar.
BPPI yang terbentuk pada awal 2012 merupakan jembatan antara pemerintah dangan para stakeholder. Para stakeholder ini mencakup industri-industri yang bergerak dalam bidang pariwisata. BBPI juga merupakan partner langsung dari Kemenparekraf, hal ini sesuai dengan UU Pariwisata No. 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kenterian harus bekerjasama dengan badan swasta untuk mengembangkan pariwisata Indonesia.
Sebagai lembaga independen, BPPI nantinya akan menyediakan program pelengkap dari kementrian pariwisata dari dalam dan luar negeri, serta penyelenggara event. Salah satu langkah BPPI adalah dengan konsentrasi terhadap masa loe season. Seperti yang diketahui, dalam satu tahun terdapat low season dan high season masa liburan. BPPI akan membuat beberapa acara pada saat low season tersebut, yaitu pada bulan Januari-April dan September-November.
“Kita akn melakukan hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah,seperti bazar,consumer show,juga tourism fair,” tambah Wiryanti.
Jika pemerintah menjadi fasilitator, maka BPPI akan berusaha untuk meningkatkan performa industri pariwisata dalam negeri.
http://travel.detik.com
BAB II
PEMBATASAN BBM
A. Pembatasan BBM
Jakarta - Menjelang kenaikan harga BBM subsidi yang rencananya 1 April 2012, seluruh mobil dinas pemerintah dan BUMN dilarang memakai BBM subsidi. Kementerian ESDM akan mengeluarkan surat edaran soal keputusan ini."Menjelang diberlakukan kenaikan BBM, kita akan buat surat edaran. Semua mobil pemerintah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Itu juga termasuk untuk perusahaan BUMN," kata Menteri ESDM Jero Wacik di sela-sela acara turnamen golf K3 di, Royale Halim, Minggu (11/3/2012)
Jero juga mengatakan, pembatasan ini bersifat terbatas. Kedepannya seluruh mobil dinas pemerintah maupun BUMN didorong untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG).
"Kemudian pindah dari BBM ke gas akan terus lanjut. Itu akan berlangsung pelan-pelan tetapi terus dilakukan. Hingga mobil-mobil itu sudah tidak banyak menggunakan BBM," katanya.
B. Penolakan kenaikan dan pembatasan BBM
Jakarta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin rapat FPDIP soal kenaikan harga BBM. Sikap final PDIP adalah menolak kenaikan harga BBM.
"Saya diminta fraksi untuk memberikan pengarahan mengenai masalah BBM. Sebenarnya dari sejak 3 bulan, fraksi PDIP sudah melakukan telaah secara mendalam dan profesional. Salah satu hal yang kami lakukan dengan memanggil Pak Kwik Kian Gie untuk dapat menerangkan lebih baik hal-hal yang sekiranya bisa kami lakukan,"kata Mega usai memimpin rapat pengarahan FPDIP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Menurut Mega, PDIP telah bulat. Dia meminta FPDIP menolak rencana kenaikan harga BBM.\
"Apalagi ketidakjelasan pilihan pemerintah sendiri dasar-dasar kebijakannya sendiri sumir karena berdasarkan penjelasan pasal Undang-undang, bukan pasalnya. Apalagi terkesan program pembatasan tersebut tidak disiapkan secara prima jadi terkesan tidak mampu dilakukan," ujar effendi
Apalagi kata Effendi, dari semua pihak yang terkait pembatasan ini, mulai dari PT Pertamina, BPH Migas, para pengamat dan lainnya, semua menyatakan penolakan.
"Bahkan ada yang menyatakan penolakan, ini kan seharusnya dimaknai oleh pemerintah sebagai suatu jawaban, bahwa pembatasan BBM tidak mungkin untuk dilakukan," tandasnya.
Rencananya, program pembatasan BBM bersubsidi memang akan diterapkan mulai 1 April. Hal itu akan diterapkan untuk mencegah meledaknya konsumsi BBM bersubsidi yang pada akhirnya membebani subsidi BBM di APBN. Namun sejauh ini pemerintah belum menegaskan bagaimana bentuk pembatasan BBM bersubsidi. Belum lagi tidak adanya kesiapan untuk konversi BBG. http://news.detik.com/read/2012/03/13/170846/1866217/10/mega-arahkan-fpdip-tolak-kenaikan-harga-bbm
KESIMPULAN
· Kenaikan harga BBM tersebut merupakan antisipasi untuk menekan pembengkakan subsidi pemerintah yang dianggap memberatkan APBN berjalan.
· Kemenhub menyatakan besaran kenaikan tarif nantinya akan beragam. Sebab, angkutan kota dan desa dalam provinsi terikat pada ketentuan otonomi daerah. Selain itu, karakter tiap daerah berbeda.
PENUTUP
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.
Penulis banyak berharap para pembaca yang baik memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya.Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.
Penulis banyak berharap para pembaca yang baik memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya.Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.
Daftar Pustaka
Minggu, 18 Maret 2012
Kenaikan BBM dan Pembatasan BBM (Bahan Bakar Minyak)
PENDAHULUAN
BAB I
Kenaikan BBM
A. Kenaikan BBM
Jakarta - Harga minyak dunia terus bergerak naik, membuat bahan bakar minyak (BBM) ikut terkerek. Pemerintah selalu memberi subsisi kepada BBM premium sehingga tidak harus mengikuti fluktuasi harga minyak.
Jakarta - Harga minyak dunia terus bergerak naik, membuat bahan bakar minyak (BBM) ikut terkerek. Pemerintah selalu memberi subsisi kepada BBM premium sehingga tidak harus mengikuti fluktuasi harga minyak.
Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menyatakan BBM premium merupakan racun yang sebenarnya tidak harus disubsidi.
Karena jika kondisi ini terus dibiarkan racun itu akan membuat APBN kurang sehat. Defisit APBN diprediksi bisa mencapai 5,3% atau lebih dari batas wajar sekitar 2,23%.
“Kenapa racun (BBM) ini kita subsidi, kalau ini dibiarkan APBN kita akan defisit. Defisitnya bisa mencapai 5,3% dan APBN kita bisa jebol," tegasnya.
Selain itu, rendahnya harga BBM bersubsi yang saat ini Rp 4.500 berdampak terhadap disparitas harga yang tinggi pada BBM Non Subsidi. Ujung-ujungnya, banyak peyelundupan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Karena disparitas ini menyebabkan penyelundupkan BBM bersubsidi. Karena harga BBM bersubsidi ini murah dan menguntungkan kalau dijual di wilayah yang harga BBM-nya tinggi”
Pada kesempatan yang sama, Kodrat Wibowo, Dosen dan Pengamat Ekonomi Unpad Bandung, mengungkapkan, subsidi BBM yang terus membengkak juga berdampak terhadap kondisi APBN Indonesia.
Dia juga menyoroti, bahwa subsidi juga jangan jadi fokus perhatian pemerintah. Tetapi pemerintah harus menghemat anggaran belanjanya khususnya belanja gaji dan kendaran dinas.
"Beban subsidi menyebabkan APBN kita enggak sehat. Perlu dipahami juga, subsidi jangan dijadikan beban. Banyak belanja APBN lebih digunakan pada belanja rutin seperti belanja gaji dan kendaraan dinas," pungkasnya.
Kodrat juga menegaskan, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah harus secara transparan mengungkapkan alasannya kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengerti dengan kondisi sebenarnya.
"Coba transparan ke masyarakat terhadap kenaikan BBM bersubsidi," pangkasnya.
Harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi alias premium siap naik 1 April 2012 ini. Terus meroketnya harga minyak dunia membuat BBM premium terpaksa harus naik.
Pemerintah memang sudah lama tidak banyak menggangu harga BBM bersubsidi tersebut. Selama tahun 2003-2004 harga Premium Rp 1.810 per liter, pada 1 Maret 2005 menjadi Rp 2.400, kemudian pada 1 Oktober 2005 menjadi 4.500.
Terakhir kali pemerintah menaikkan harga BBM adalah pada 24 Mei 2008, yaitu menjadi Rp 6.000 per liter. Salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi global yang membuat harga minyak ikut melambung. Namun, kenaikan itu hanya bertahan beberapa bulan saja.
Pemerintah lalu menurunkan harga BBM secara bertahap dan pada 29 Januari 2009 sampai kini harganya Rp 4.500. Harga BBM bertahan selama tiga tahun di harga yang sama meski minyak dunia naik turun.
Saat ini harga minyak kembali meroket, tembus US$ 122 dollar AS/barel. Selain itu, rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada Januari 2012 pun sudah US$ 115 dollar AS/barel, lebih tinggi daripada patokan harga minyak di APBN 2012 sebesar US$ 90 dollar AS/barel.
Dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang dikutip detikFinance, Sabtu (17/3/2012), jika harga minyak terus di atas harga patokan, bisa dipastikan subsidi BBM di APBN 2012 yang dialokasikan Rp 123,59 triliun bakal tidak terbendung.
Tahun lalu, realisasi subsidi BBM juga sudah jebol, mencapai Rp 165,2 triliun, atau Rp 40,5 triliun lebih besar daripada target di APBN-P 2011 yang dipatok Rp 129,7 triliun.
Pemerintah sendiri saat ini mengeluarkan opsi besaran kenaikan harga BBM, agar menjadi kebijakan yang tepat sasaran. Terhadap rencana kenaikan itu, Kementerian Keuangan juga mempersiapkan revisi Undang-Undang 22/2011 tentang APBN 2012.
B. Dampak kenaikan BBM
Jakarta - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ternyata telah berdampak negatif. Harga bahan pokok salah satunya telur ayam telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Harga telur ayam dari Rp 16.000/Kg kini merangkak jadi Rp 18.000/Kg.
Pedagang telur ayam, Risman mengaku bahwa dampak kenaikan ini sudah tejadi sejak pekan lalu seiring ramainya pemberitaan soal kenaikan BBM.
"Udah semingguan lah, harga telur yang biasanya Rp 16.000/Kg jadi Rp 18.000/Kg," katanya ketika ditemui detikFinance di daerah Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu (18/3/2012).
Selain telur, Risman mengatakan rokok pun termasuk produk yang mengalami kenaikan signifikan dari rencana kenaikan harga BBM ini. Risman menegaskan bahwa kenaikan ini akan terus berlanjut sampai nanti pada saat BBM benar-benar naik yaitu pada tanggal 1 April 2012.
"Rokok juga naik, dari 1 bungkus itu rata-rata naik Rp 1.000 padahal BBM belum naik. Ini seiring dengan kenaikan cukai itu. Nanti rokok pasti naik lagi karena BBM naik," ungkap Risman.
Risman mengaku dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kenaikan ini. Dia khawatir akan kehilangan banyak konsumen apabila tokonya ikut menaikkan harga barang-barang.
"Ya, mau gimana lagi, kita ikut-ikutan yang diatas (pemerintah) saja lah, kita gak bisa seenaknya ikutan naikin harga juga percuma juga
demo kalau ujung-ujungnya naik juga," tutur Risman dengan nada sedikit lemas.
Ayah 3 orang anak ini tidak berharap banyak dari program pemerintah ini. Dia lebih memilih pasrah dengan apa yang akan terjadi nanti.
Pedagang telur ayam, Risman mengaku bahwa dampak kenaikan ini sudah tejadi sejak pekan lalu seiring ramainya pemberitaan soal kenaikan BBM.
"Udah semingguan lah, harga telur yang biasanya Rp 16.000/Kg jadi Rp 18.000/Kg," katanya ketika ditemui detikFinance di daerah Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu (18/3/2012).
Selain telur, Risman mengatakan rokok pun termasuk produk yang mengalami kenaikan signifikan dari rencana kenaikan harga BBM ini. Risman menegaskan bahwa kenaikan ini akan terus berlanjut sampai nanti pada saat BBM benar-benar naik yaitu pada tanggal 1 April 2012.
"Rokok juga naik, dari 1 bungkus itu rata-rata naik Rp 1.000 padahal BBM belum naik. Ini seiring dengan kenaikan cukai itu. Nanti rokok pasti naik lagi karena BBM naik," ungkap Risman.
Risman mengaku dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kenaikan ini. Dia khawatir akan kehilangan banyak konsumen apabila tokonya ikut menaikkan harga barang-barang.
"Ya, mau gimana lagi, kita ikut-ikutan yang diatas (pemerintah) saja lah, kita gak bisa seenaknya ikutan naikin harga juga percuma juga
demo kalau ujung-ujungnya naik juga," tutur Risman dengan nada sedikit lemas.
Ayah 3 orang anak ini tidak berharap banyak dari program pemerintah ini. Dia lebih memilih pasrah dengan apa yang akan terjadi nanti.
C. Megatasi Kenaikan BBM
Hasil simulasi BPS menunjukkan, setiap kenaikan harga bahan bakar minyak Rp 500 per liter akan menyebabkan
inflasi langsung 0,31 persen dan inflasi tidak langsung sebesar 1-2 kali dari inflasi langsung.
Artinya, jika harga BBM dinaikkan Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter, akan menyebabkan inflasi langsung sebesar
0,93 persen dan inflasi tidak langsung sekitar 1 hingga 2 kali dari inflasi langsung. Inflasi tidak langsung itu berupa
kenaikan tarif transportasi umum.
"Jadi, kalau harga BBM dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter, inflasi langsungnya 0,93 persen, ditambah inflasi tidak
langsung sekitar 1,35 persen dan totalnya menjadi sekitar 2,5 persen," jelas Kepala BPS, Suryamin, di Jakarta, Kamis
(1/3).
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme
pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Sederhananya, inflasi adalah sebuah indikator untuk melihat tingkat
perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling
memengaruhi.
Suryamin menjelaskan, simulasi yang dibuat lembaganya tersebut dibuat dengan catatan kenaikan harga bahan bakar
tersebut berlaku untuk semua kendaraan.
Tak pelak lagi, para pelaku bisnis pun mulai mengeluarkan kalkulasi mereka terkait dampak kenaikan BBM pada
industrinya.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) misalnya, memperkirakan kenaikan harga BBM di rentang
Rp 1.500-Rp 2.000 per liter bakal membuat harga rumah naik sekitar 20 persen lebih.
Untuk tipe rumah seharga Rp 100 juta, Apersi memperkirakan kenaikan BBM bisa membuat harga rumah itu naik
menjadi Rp 110 juta-Rp 120 juta per unit. "Itu juga belum pasti harganya, karena masing-masing harga materialnya
berbeda-beda," ujar Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo.
Sebelumnya, lembaga konsultan dan riset properti, Colliers International juga menilai bahwa kenaikan harga BBM akan
berdampak kepada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dalam membeli rumah. Sebab, akan membuat
kebutuhan dasar bahan bangunan naik, sehingga developer akan menaikkan harga dasar properti.
Dari sektor riil, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Benny Soetrisno mengatakan, kenaikan harga BBM pastinya
akan diikuti naiknya biaya angkut. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi tekstil harus mengalami penyesuaian.
"Ditambah upah pekerja yang naik secara periodik tahunan akibat harga barang-barang kebutuhan yang naik, ini akan
bermuara pada harga tekstil. Jadi, harus naik," kata Benny.
Untuk menyiasati kenaikan tersebut, Benny mengatakan, tindakan drastis yang bisa ditempuh perusahaan untuk
menekan biaya produksi adalah menurunkan volume produksi. "Yang paling ekstrim adalah melakukan pengurangan
jam kerja," tegas dia.
Kekhawatiran pengusaha tekstil akan naiknya biaya produksi tampaknya bakal terwujud. Alasannya, Kementerian
Perhubungan mengaku telah mulai membahas kenaikan tarif angkutan menyusul rencana kenaikan BBM bersubsidi
tersebut.
Sementara itu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, pembahasan dampak kenaikan BBM akan
difokuskan pada angkutan umum, seperti bus dan mikrolet (angkutan kota).
Kendati belum menentukan besar kenaikan, Kemenhub menyatakan besaran kenaikan tarif nantinya akan beragam.
Sebab, angkutan kota dan desa dalam provinsi terikat pada ketentuan otonomi daerah. Selain itu, karakter tiap daerah
berbeda. "Nah Organda lagi kumpul membahas soal itu, karena karakter tiap daerah lain," tambah Mangindaan.
D. Antisipasi Pemerintah
Kenaikan BBM yang rencananya dimulai 1 April mendatang akan berpengaruh terhadap banyak bidang, termasuk pariwisata. BPPI pun menghimbau pemerintah untuk membuat perencanaan yang jelas untuk sektor pariwisata.
Dalam seminar bertajuk "Strategic Plan for Indonesia Tourism Promotion Board", yang bertempat di Hotel Grand Sahid, Jl Jend Sudirman, Selasa (13/3/2012), Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) menyinggung keputusan pemerintah tentang kenaikan harga BBM per 1 April 2012 mendatang. BPPI pun meminta pemerintah untuk membuat perencanaan yang jelas.
"Pemerintah harus menjelaskan berapa jumlah kenaikan, insentif apa saja yang akan diberikan pada industri, agar industri terkait pariwisata bisa membuat perencanaan yang matang untuk menanggapi kenaikan BBM," kata Ketua BPPI sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, K RAY Dra Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani CHA, dalam seminar.
BPPI yang terbentuk pada awal 2012 merupakan jembatan antara pemerintah dengan para stakeholder. Para stakeholder ini mencakup industri-industri yang bergerak dalam bidang pariwisata. BPPI juga merupakan partner langsung dari Kemenparekraf, hal ini sesuai dengan UU Pariwisata No 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kementerian harus bekerja sama dengan badan swasta untuk mengembangkan pariwisata Indonesia.
Sebagai lembaga independen, BPPI nantinya akan menyediakan program pelengkap dari kementerian pariwisata dari dalam dan luar negeri, serta penyelenggara event. Salah satu langkah BPPI adalah dengan konsentrasi terhadap masa low season. Seperti yang diketahui, dalam satu tahun terdapat low season dan high season masa liburan. BPPI akan membuat beberapa acara pada saat low season tersebut, yaitu pada bulan Januari-April dan September-November.
"Kita akan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah, seperti bazar, consumer show, juga tourism fair," tambah Wiryanti.
Jika pemerintah menjadi fasilitator, maka BPPI akan berusaha untuk meningkatkan performa industri pariwisata dalam negeri.http://travel.detik.com
Dalam seminar bertajuk "Strategic Plan for Indonesia Tourism Promotion Board", yang bertempat di Hotel Grand Sahid, Jl Jend Sudirman, Selasa (13/3/2012), Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) menyinggung keputusan pemerintah tentang kenaikan harga BBM per 1 April 2012 mendatang. BPPI pun meminta pemerintah untuk membuat perencanaan yang jelas.
"Pemerintah harus menjelaskan berapa jumlah kenaikan, insentif apa saja yang akan diberikan pada industri, agar industri terkait pariwisata bisa membuat perencanaan yang matang untuk menanggapi kenaikan BBM," kata Ketua BPPI sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, K RAY Dra Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani CHA, dalam seminar.
BPPI yang terbentuk pada awal 2012 merupakan jembatan antara pemerintah dengan para stakeholder. Para stakeholder ini mencakup industri-industri yang bergerak dalam bidang pariwisata. BPPI juga merupakan partner langsung dari Kemenparekraf, hal ini sesuai dengan UU Pariwisata No 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kementerian harus bekerja sama dengan badan swasta untuk mengembangkan pariwisata Indonesia.
Sebagai lembaga independen, BPPI nantinya akan menyediakan program pelengkap dari kementerian pariwisata dari dalam dan luar negeri, serta penyelenggara event. Salah satu langkah BPPI adalah dengan konsentrasi terhadap masa low season. Seperti yang diketahui, dalam satu tahun terdapat low season dan high season masa liburan. BPPI akan membuat beberapa acara pada saat low season tersebut, yaitu pada bulan Januari-April dan September-November.
"Kita akan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah, seperti bazar, consumer show, juga tourism fair," tambah Wiryanti.
Jika pemerintah menjadi fasilitator, maka BPPI akan berusaha untuk meningkatkan performa industri pariwisata dalam negeri.http://travel.detik.com
BAB II
PEMBATASAN BBM
A. Pembatasan BBM
Jakarta - Menjelang kenaikan harga BBM subsidi yang rencananya 1 April 2012, seluruh mobil dinas pemerintah dan BUMN dilarang memakai BBM subsidi. Kementerian ESDM akan mengeluarkan surat edaran soal keputusan ini.
"Menjelang diberlakukan kenaikan BBM, kita akan buat surat edaran. Semua mobil pemerintah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Itu juga termasuk untuk perusahaan BUMN," kata Menteri ESDM Jero Wacik di sela-sela acara turnamen golf K3 di, Royale Halim, Minggu (11/3/2012)
Jero juga mengatakan, pembatasan ini bersifat terbatas. Kedepannya seluruh mobil dinas pemerintah maupun BUMN didorong untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG).
"Kemudian pindah dari BBM ke gas akan terus lanjut. Itu akan berlangsung pelan-pelan tetapi terus dilakukan. Hingga mobil-mobil itu sudah tidak banyak menggunakan BBM," katanya.
Ia juga mengatakan kedepannya BBM subsidi hampir dipastikan tak akan ada. Nantinya yang dijual adalah BBM non subsidi dan BBG.
"Kalau yang bersubsidi bisa mencapai angka nol ya. Tetapi untuk orang-orang yang kaya-kaya, dia akan menggunakan Pertamax super, tetapi untuk rakyat biasa, nanti akan pindah ke gas secara pelan-pelan. Nanti makin lama mobil itu akan pakai gas, tetapi tetap ada yang menggunakan BBM, karena akan ada dual sistem," katanya.
Menurutnya pemerintah sudah melakukan pendekatan dengan produsen mobil seperti Toyota, bahwa mobil yang diproduksi di indonesia mulai tahun 2014 sudah menggunakan converter kit alias gas.
"Kita sudah minta ke Toyota, saya sudah ketemu kemaren, mobil yang akan dikirim ke Indonesia, untuk jadi nanti sudah dual energy. Nanti bisa gas dan bisa premium," katanya.
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menegaskan bahwa pemerintah tak akan melakukan pembatasan BBM subsidi jika sudah menaikkan harganya. Pembatasan hanya akan diberlakukan kepada kendaraan dinas pemerintah.
"Kalau sudah kenaikan ya nggak bakal ada pembatasan, pembatasan itu kan artinya subsidi harga BBM-nya dikurangi maka dengan sendirinya orang akan pindah ketempat yang lain seperti transportasi umum," katanya.
Ia menambahkan untuk opsi pembatasan hanya akan dilakukan secara terbatas yaitu mobil dinas, tidak untuk mobil pribadi.
"Menjelang diberlakukan kenaikan BBM, kita akan buat surat edaran. Semua mobil pemerintah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Itu juga termasuk untuk perusahaan BUMN," kata Menteri ESDM Jero Wacik di sela-sela acara turnamen golf K3 di, Royale Halim, Minggu (11/3/2012)
Jero juga mengatakan, pembatasan ini bersifat terbatas. Kedepannya seluruh mobil dinas pemerintah maupun BUMN didorong untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG).
"Kemudian pindah dari BBM ke gas akan terus lanjut. Itu akan berlangsung pelan-pelan tetapi terus dilakukan. Hingga mobil-mobil itu sudah tidak banyak menggunakan BBM," katanya.
Ia juga mengatakan kedepannya BBM subsidi hampir dipastikan tak akan ada. Nantinya yang dijual adalah BBM non subsidi dan BBG.
"Kalau yang bersubsidi bisa mencapai angka nol ya. Tetapi untuk orang-orang yang kaya-kaya, dia akan menggunakan Pertamax super, tetapi untuk rakyat biasa, nanti akan pindah ke gas secara pelan-pelan. Nanti makin lama mobil itu akan pakai gas, tetapi tetap ada yang menggunakan BBM, karena akan ada dual sistem," katanya.
Menurutnya pemerintah sudah melakukan pendekatan dengan produsen mobil seperti Toyota, bahwa mobil yang diproduksi di indonesia mulai tahun 2014 sudah menggunakan converter kit alias gas.
"Kita sudah minta ke Toyota, saya sudah ketemu kemaren, mobil yang akan dikirim ke Indonesia, untuk jadi nanti sudah dual energy. Nanti bisa gas dan bisa premium," katanya.
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menegaskan bahwa pemerintah tak akan melakukan pembatasan BBM subsidi jika sudah menaikkan harganya. Pembatasan hanya akan diberlakukan kepada kendaraan dinas pemerintah.
"Kalau sudah kenaikan ya nggak bakal ada pembatasan, pembatasan itu kan artinya subsidi harga BBM-nya dikurangi maka dengan sendirinya orang akan pindah ketempat yang lain seperti transportasi umum," katanya.
Ia menambahkan untuk opsi pembatasan hanya akan dilakukan secara terbatas yaitu mobil dinas, tidak untuk mobil pribadi.
B. Penolakan kenaikan dan pembatasan BBM
Jakarta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin rapat FPDIP soal kenaikan harga BBM. Sikap final PDIP adalah menolak kenaikan harga BBM.
"Saya diminta fraksi untuk memberikan pengarahan mengenai masalah BBM. Sebenarnya dari sejak 3 bulan, fraksi PDIP sudah melakukan telaah secara mendalam dan profesional. Salah satu hal yang kami lakukan dengan memanggil Pak Kwik Kian Gie untuk dapat menerangkan lebih baik hal-hal yang sekiranya bisa kami lakukan,"kata Mega usai memimpin rapat pengarahan FPDIP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Menurut Mega, PDIP telah bulat. Dia meminta FPDIP menolak rencana kenaikan harga BBM.
"Kalau dari pemerintah ada 2 opsi yaitu pembatasan subsidi atau kenaikan BBM, maka kami dari FPDIP membuat jadi 3 opsi pembatasan subsidi, atau kenaikan BBM, atau tidak adanya kenaikan BBM. Pada hari ini setelah mendengarkan dari Pak Kwik Kian Gie, dari 3 opsi yang ada, maka kami telah memfinalkan, fraksi PDI Perjuangan menolak. Jadi tidak ada kenaikan BBM pada saat sekarang ini. Itulah pengarahan saya untuk masalah BBM," kata Mega.
Namun Mega enggan menyampaikan alasan penolakan tersebut. Alasan tersebut akan disampaikan FPDIP dalam rapat paripurna DPR.
"Saya ngga bisa jelaskan secara rinci, nanti boleh tanya Pak Efendy Simbolon dan yang lain. Kami punya hal yang sangat rasional dan profesional. Hal itu nantinya akan dijabarkan dengan baik ketika sidang paripurna sebagai jawaban dari PDIP," tandasnya.
"Saya diminta fraksi untuk memberikan pengarahan mengenai masalah BBM. Sebenarnya dari sejak 3 bulan, fraksi PDIP sudah melakukan telaah secara mendalam dan profesional. Salah satu hal yang kami lakukan dengan memanggil Pak Kwik Kian Gie untuk dapat menerangkan lebih baik hal-hal yang sekiranya bisa kami lakukan,"kata Mega usai memimpin rapat pengarahan FPDIP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Menurut Mega, PDIP telah bulat. Dia meminta FPDIP menolak rencana kenaikan harga BBM.
"Kalau dari pemerintah ada 2 opsi yaitu pembatasan subsidi atau kenaikan BBM, maka kami dari FPDIP membuat jadi 3 opsi pembatasan subsidi, atau kenaikan BBM, atau tidak adanya kenaikan BBM. Pada hari ini setelah mendengarkan dari Pak Kwik Kian Gie, dari 3 opsi yang ada, maka kami telah memfinalkan, fraksi PDI Perjuangan menolak. Jadi tidak ada kenaikan BBM pada saat sekarang ini. Itulah pengarahan saya untuk masalah BBM," kata Mega.
Namun Mega enggan menyampaikan alasan penolakan tersebut. Alasan tersebut akan disampaikan FPDIP dalam rapat paripurna DPR.
"Saya ngga bisa jelaskan secara rinci, nanti boleh tanya Pak Efendy Simbolon dan yang lain. Kami punya hal yang sangat rasional dan profesional. Hal itu nantinya akan dijabarkan dengan baik ketika sidang paripurna sebagai jawaban dari PDIP," tandasnya.
- Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya berlaku mulai 1 April 2012 kemungkinan besar batal. DPR sudah menghadang rencana pembatasan BBM subsidi karena tidak adanya ketegasan aturan.
Opsi-opsi yang diberikan oleh pemeritah sesuai amanat APBN 2012 yakni peralihan konsumsi BBM dari premium ke pertamax dan diversifikasi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) kemungkinan besar akan dimentahkan Komisi VII DPR RI.
"Saya yakin opsi yang diajukan pemerintah tersebut akan ditolak semua fraksi-fraksi yang ada di pemerintah, kecuali 'fraksi pemerintah'," kata Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (30/1/2012).
Menurut Effendi lagi, pemerintah sendiri tidak tegas keinginannya apakah mau pembatasan ataukah kenaikan harga.
"Apalagi ketidakjelasan pilihan pemerintah sendiri dasar-dasar kebijakannya sendiri sumir karena berdasarkan penjelasan pasal Undang-undang, bukan pasalnya. Apalagi terkesan program pembatasan tersebut tidak disiapkan secara prima jadi terkesan tidak mampu dilakukan," ujarnya
Apalagi kata Effendi, dari semua pihak yang terkait pembatasan ini, mulai dari PT Pertamina, BPH Migas, para pengamat dan lainnya, semua menyatakan penolakan.
"Bahkan ada yang menyatakan penolakan, ini kan seharusnya dimaknai oleh pemerintah sebagai suatu jawaban, bahwa pembatasan BBM tidak mungkin untuk dilakukan," tandasnya.
Rencananya, program pembatasan BBM bersubsidi memang akan diterapkan mulai 1 April. Hal itu akan diterapkan untuk mencegah meledaknya konsumsi BBM bersubsidi yang pada akhirnya membebani subsidi BBM di APBN. Namun sejauh ini pemerintah belum menegaskan bagaimana bentuk pembatasan BBM bersubsidi. Belum lagi tidak adanya kesiapan untuk konversi BBG. http://news.detik.com/read/2012/03/13/170846/1866217/10/mega-arahkan-fpdip-tolak-kenaikan-harga-bbm
Opsi-opsi yang diberikan oleh pemeritah sesuai amanat APBN 2012 yakni peralihan konsumsi BBM dari premium ke pertamax dan diversifikasi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) kemungkinan besar akan dimentahkan Komisi VII DPR RI.
"Saya yakin opsi yang diajukan pemerintah tersebut akan ditolak semua fraksi-fraksi yang ada di pemerintah, kecuali 'fraksi pemerintah'," kata Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (30/1/2012).
Menurut Effendi lagi, pemerintah sendiri tidak tegas keinginannya apakah mau pembatasan ataukah kenaikan harga.
"Apalagi ketidakjelasan pilihan pemerintah sendiri dasar-dasar kebijakannya sendiri sumir karena berdasarkan penjelasan pasal Undang-undang, bukan pasalnya. Apalagi terkesan program pembatasan tersebut tidak disiapkan secara prima jadi terkesan tidak mampu dilakukan," ujarnya
Apalagi kata Effendi, dari semua pihak yang terkait pembatasan ini, mulai dari PT Pertamina, BPH Migas, para pengamat dan lainnya, semua menyatakan penolakan.
"Bahkan ada yang menyatakan penolakan, ini kan seharusnya dimaknai oleh pemerintah sebagai suatu jawaban, bahwa pembatasan BBM tidak mungkin untuk dilakukan," tandasnya.
Rencananya, program pembatasan BBM bersubsidi memang akan diterapkan mulai 1 April. Hal itu akan diterapkan untuk mencegah meledaknya konsumsi BBM bersubsidi yang pada akhirnya membebani subsidi BBM di APBN. Namun sejauh ini pemerintah belum menegaskan bagaimana bentuk pembatasan BBM bersubsidi. Belum lagi tidak adanya kesiapan untuk konversi BBG. http://news.detik.com/read/2012/03/13/170846/1866217/10/mega-arahkan-fpdip-tolak-kenaikan-harga-bbm
KESIMPULAN
- Kenaikan harga BBM tersebut merupakan antisipasi untuk menekan pembengkakan subsidi pemerintah yang dianggap memberatkan APBN berjalan.
- Kemenhub menyatakan besaran kenaikan tarif nantinya akan beragam. Sebab, angkutan kota dan desa dalam provinsi terikat pada ketentuan otonomi daerah. Selain itu, karakter tiap daerah berbeda.
- Antisipasi Pemerintah terhadap kenaikan BBM Pemerintah bergerak cepat dengan segara menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi bagi masyarakat tidak mampu. Lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pemerintah siap menyediakan anggaran lebih besar dan durasinya lebih diperpanjang. pemerintah juga memberi kompensasi berupa penambahan subsidi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran beras miskin, dan subsidi pengelola angkutan masyarakat/desa.
PENUTUP
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.
Penulis banyak berharap para pembaca yang baik memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya.Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.
Penulis banyak berharap para pembaca yang baik memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya.Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.
Sabtu, 17 Maret 2012
Langganan:
Komentar (Atom)